Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus menggenjot program pendidikan nonformal dan informal sebagai strategi kunci untuk menuntaskan persoalan buta huruf di Indonesia. Meski angka buta huruf secara nasional telah turun menjadi 1,56% atau 2.961.960 orang (Data BPS 2020), disparitas yang tajam antar daerah dan tantangan akses pendidikan bagi kelompok rentan menjadi pekerjaan rumah yang kompleks. Fokus utama kini diarahkan pada provinsi-provinsi dengan prevalensi buta huruf tinggi, seperti Papua (22,88%), Nusa Tenggara Barat (7,24%), dan Nusa Tenggara Timur (5,15%).
Pada periode ini, program penguatan pendidikan nonformal ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya sekadar mengajarkan baca-tulis-hitung (calistung), tetapi juga harus membekali peserta dengan keterampilan vokasional yang sesuai dengan potensi daerah masing-masing. “Kami ingin memastikan bahwa setelah melek huruf, warga belajar memiliki bekal untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” ujar Wikan, seperti dikutip dari siaran pers resmi Kemendikbud.
Tantangan terberat justru berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Faktor geografis, budaya, dan ekonomi menjadi penghalang besar. Banyak masyarakat di pedalaman Papua dan pulau-pulau terpencil yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan dasar. Selain itu, kelompok usia produktif yang putus sekolah dan lanjut usia (lansia) juga menjadi sasaran yang sulit dijangkau oleh program konvensional. Hal ini menjelaskan mengapa angka buta huruf di wilayah-wilayah seperti Papua masih sangat tinggi.
Untuk menjawab tantangan ini, Kemendikbudristek menerapkan beberapa strategi. Pertama, dengan memperkuat peran serta pemerintah daerah (Pemda) dan masyarakat dalam mengelola PKBM dan LKP. Kedua, menyelenggarakan program “Indonesia Membaca” yang memanfaatkan ruang publik seperti taman bacaan masyarakat. Ketiga, program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yang mengintegrasikan pembelajaran calistung dengan pelatihan kewirausahaan, seperti budidaya tanaman atau ternak. Pendekatan ini diharapkan dapat menarik minat warga belajar karena langsung berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga.
Upaya kolektif dari pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat dinilai sangat penting untuk mempercepat penuntasan buta huruf. Dengan komitmen yang berkelanjutan dan strategi yang tepat sasaran, target Indonesia bebas buta huruf diharapkan dapat segera terwujud, membuka akses yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meraih kesejahteraan.
Editor:
