Fasilitas belajar terendam lumpur dan sebagian bangunan mengalami kerusakan, sehingga proses pembelajaran terganggu.
(Sumber foto: Dokumentasi Antara/AntaraFoto.com)
Jakarta—Komisi X DPR RI menyoroti keberlangsungan pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera. Berdasarkan data per 30 November 2025, sebanyak 1.009 sekolah dilaporkan mengalami kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kondisi ini berpotensi mengganggu proses pembelajaran dan meningkatkan risiko putus sekolah.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Komisi X meminta penjelasan mengenai langkah penanganan sekolah terdampak. Dewan menekankan perlunya strategi jangka pendek dan jangka panjang, seperti penyaluran bantuan darurat, pemetaan sekolah yang paling terdampak, dan penguatan psikososial bagi siswa.
Selain itu, Komisi X menyoroti persoalan lain yang muncul di berbagai daerah. Di Lombok Barat, pemerintah daerah menyalurkan bantuan kepada ribuan siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini diberikan untuk menjaga keberlanjutan pendidikan, terutama bagi siswa yang berisiko berhenti sekolah karena faktor ekonomi. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan dasar dan biaya sekolah.
Sementara itu, Kabupaten Karangasem, Bali, masih menghadapi kekurangan tenaga pengajar. Data Dinas Pendidikan menunjukkan, terdapat kekosongan lebih dari seribu formasi guru di tingkat SD dan SMP. Kekurangan ini terjadi karena sebagian guru memasuki masa pensiun dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata.
Komisi X menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Selain pemulihan sarana pendidikan di daerah bencana, pemerataan guru dan pendampingan siswa dinilai penting agar hak belajar tetap terpenuhi. Dewan juga meminta agar evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan sekolah terdampak bencana kembali berfungsi dengan aman.
Editor: Nazwa Oktaviani
