Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pelaksanaan Ujian Nasional (UN) format baru yang dijadwalkan pada November 2025 dipilih agar hasilnya dapat dimanfaatkan perguruan tinggi dalam proses seleksi mahasiswa baru. Kebijakan ini disampaikan Mu’ti sebagai bagian dari perubahan besar pada sistem evaluasi pendidikan nasional yang kini tidak lagi menjadikan UN sebagai penentu kelulusan siswa.
Dalam pernyataannya, Mu’ti menegaskan bahwa asesmen nasional ke depan berfokus pada pemetaan kompetensi siswa secara luas, bukan lagi sebagai ujian akhir yang menentukan masa depan peserta didik. Karena fungsi kelulusan telah sepenuhnya dikembalikan kepada sekolah, pemerintah memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menetapkan waktu penyelenggaraan, dan bulan November dianggap paling tepat untuk menyesuaikan kebutuhan akademik dan proses penerimaan perguruan tinggi.
Sementara itu, Toni Toharudin, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), menambahkan bahwa dalam format baru ini pemerintah tidak lagi menggunakan istilah “ujian nasional”. Mekanisme yang diterapkan lebih menekankan asesmen kompetensi, sehingga tekanan akademik di akhir jenjang pendidikan dapat diminimalkan. Sekolah tetap menjadi pihak yang memutuskan kelulusan siswanya sesuai standar masing-masing.
Pemerintah juga memastikan bahwa pedoman teknis, perangkat asesmen, serta kesiapan satuan pendidikan akan diprioritaskan sebelum pelaksanaan dimulai. Perubahan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kualitas pendidikan Indonesia, sekaligus memberi ruang yang lebih sehat bagi siswa dan guru dalam menjalani proses belajar mengajar.
