Sumber: Dokumen Pribadi
Purwokerto – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) memicu perhatian publik setelah sejumlah layanan literasi dilaporkan mengalami penyesuaian. Perpusnas disebut mengalami pemotongan anggaran sebesar 38,78 persen atau sekitar Rp279,8 miliar sebagai bagian dari dukungan terhadap program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut menimbulkan diskusi luas mengenai keberlanjutan layanan literasi di tengah pengetatan belanja negara.
Isu ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah berbagai unggahan menyoroti dampak efisiensi terhadap layanan perpustakaan. Sejumlah pengguna mengaitkan kebijakan tersebut dengan gangguan layanan digital, termasuk aplikasi perpustakaan daring iPusnas yang hingga saat ini mengalami kendala akses. Percakapan publik semakin meluas karena iPusnas menjadi salah satu sumber bacaan utama bagi pelajar dan mahasiswa.
Berdasarkan data perkembangan pagu anggaran Perpusnas periode 2020 hingga 2026, anggaran lembaga tersebut sebelumnya menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai puncaknya pada 2024. Namun sejak 2025 anggaran mulai terdampak kebijakan efisiensi pemerintah. Pada 2026, anggaran tercatat mengalami penurunan signifikan hingga sekitar Rp377,9 miliar, bahkan disebut lebih rendah dibandingkan masa efisiensi pada periode pandemi Covid-19.
Dampak kebijakan efisiensi juga terlihat pada penyesuaian layanan literasi di berbagai sektor. Sejumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sebelumnya dilaksanakan secara luring di berbagai daerah kini dialihkan menjadi kegiatan daring. Perubahan ini dilakukan sebagai langkah penghematan biaya operasional sekaligus menjaga keberlangsungan program literasi.
Efisiensi anggaran turut memengaruhi pola kerja pegawai Perpusnas. Sejumlah pegawai, termasuk tim yang menangani penerbitan International Standard Book Number (ISBN), menjalankan skema kerja Work from Anywhere (WFA) secara bergilir. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mengurangi pengeluaran operasional seperti listrik, internet, dan kebutuhan fasilitas kantor lainnya.
Pengadaan koleksi baru pun dihentikan sementara sebagai bagian dari langkah penyesuaian anggaran lembaga. Keputusan tersebut diambil karena masih terdapat koleksi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum seluruhnya diolah dan didistribusikan kepada pengguna. Di sisi lain, layanan perpustakaan tetap dituntut berjalan secara optimal meskipun berada dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Reta, salah satu pengguna iPusnas, mengaku mulai merasakan perubahan pada layanan digital tersebut dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan aplikasi sering mengalami gangguan saat digunakan untuk membaca maupun meminjam buku elektronik. Menurutnya, kondisi tersebut cukup menghambat aktivitas membaca yang sebelumnya dapat dilakukan dengan lebih lancar.
“Saya biasanya menggunakan iPusnas untuk baca referensi kuliah karena gratis dan mudah diakses. Tapi akhir-akhir ini aplikasinya selalu eror bahkan tidak bisa dibuka sama sekali,” ujar Reta. Ia menambahkan bahwa perpustakaan digital sangat membantu mahasiswa yang memiliki keterbatasan akses terhadap buku fisik. Gangguan layanan dinilai berpotensi memengaruhi proses belajar pengguna yang bergantung pada sumber bacaan daring.
“Jujur, jika iPusnas seperti ini terus akan berdampak negatif pada mahasiswa seperti saya yang menjadikan iPusnas sebagai aplikasi utama untuk belajar dengan ebook,” kata Reta.
Fenomena ini memunculkan diskusi publik mengenai pentingnya keberlanjutan dukungan terhadap sektor literasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara. Banyak pihak menilai akses terhadap bacaan merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebijakan fiskal dan keberlangsungan layanan literasi dinilai menjadi tantangan yang perlu diperhatikan ke depan.